Home > Bencana Merapi > ANALISIS SITUASI – Jumat, 12 November 2010

ANALISIS SITUASI – Jumat, 12 November 2010

Pengungsian di Pemukiman Warga

Pengungsi bencana Merapi mengalami keletihan fisik dan psikis karena terus menerus berpindah lokasi pengungsian. Perubahan kondisi Gunung Merapi menyebabkan ribuan warga eksodus dari lokasi pengungsian awal menuju lokasi yang sejauh dan seaman mungkin. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa mengurus sendiri secara swadaya proses mengungsi ini, terutama tatkala letusan besar terjadi pada Jumat (5/11/2010) dini hari. Wilayah terpapar bencana yang semula terkonsentrasi pada daerah tertentu, tiba-tiba meluas hingga menyebabkan lebih banyak orang yang harus mengungsi di tempat yang tidak terbayangkan sebelumnya.

 

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah pengungsi di Yogyakarta mencapai 136.562 orang, dan di Jawa Tengah mencapai 233.466 orang. Para korban letusan Gunung Merapi ini tersebar di 635 titik pengungsian di berbagai Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Tidak kurang dari 95 ribu warga kemudian tertampung di sejumlah bangunan dan lapangan terbuka. Sementara, puluhan ribu lainnya tercerai berai di berbagai wilayah. Pengungsi dari Sleman eksodus hingga memasuki wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Pengungsi yang berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, berpindah ke Kulonprogo, Purworejo, Kotamadya Magelang, Wonosobo, hingga Kendal. Relawan Jalin Merapi yang bertugas di berbagai lokasi pengungsian mencatat lebih kurang 5.000 pengungsi asal Magelang berada di Kulonprogo. Bahkan, di Kabupaten Gunungkidul yang terletak 50-60 km jauhnya dari puncak Merapi, hingga Kamis (11/11/2010) tercatat lebih dari 10.000 warga Sleman mengungsi hingga ke 18 kecamatan di Gunungkidul.

Luberan pengungsi ini tidak terkonsentrasi di satu atau dua tempat pengungsian. Akan tetapi, mereka tersebar di pemukiman warga dalam kelompok-kelompok yang ukurannya bervariasi. Ada rumah warga yang ditempati 1 satu keluarga pengungsi, tetapi tidak sedikit pula sebuah rumah yang didatangi 40-70 pengungsi sekaligus. Di Muntilan dan Mungkid, Kabupaten Magelang, rumah warga yang kosong menjadi tempat tinggal sementara bagi pengungsi yang berasal dari Dukun dan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Pola Persebaran

Mengapa mereka bisa sampai di sini? Pengungsi dari lereng dan kaki Merapi ini umumnya bergerak secara swadaya dalam banjir mobilisasi manusia yang sangat cepat di bawah guyuran hujan material vulkanik yang lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. Dalam situasi demikian, mereka juga memiliki “memori sosial” yang cenderung senada mengenai hidup di pengungsian. Sebagian besar dari mereka telah merasakan bagaimana hidup di barak pengungsian setelah letusan pertama Merapi (26/10/2010) dalam kondisi batin yang tidak tenang, was-was, dan traumatis.

Keinginan untuk segera kembali ke rumah masing-masing harus bertemu dengan kondisi riil bahwa aktivitas Gunung Merapi masih belum mereda. Dilema itu yang terbawa dalam benak tatkala para pengungsi ini harus berpindah lagi menuju lokasi yang lebih aman.

Relawan Jalin Informasi yang bertugas di berbagai wilayah menemukan dua pola pergerakan. Pola pertama, kerabat dan sahabat menjadi tempat rujukan. Kontak-kontak terhadap kerabat, sahabat, atau kenalan di daerah lain yang tidak terpapar bencana letusan Merapi menjadi andalan untuk dituju para pengungsi. Tidak peduli apakah tempat tersebut berada jauh dari desa asal mereka, kali ini rasa aman dan tenang yang mereka cari. Dalam kondisi ini, “rumah”, beserta segenap suasananya, menjadi solusi, bukan barak pengungsian. Sampailah mereka di rumah-rumah para kerabat di Klaten, Boyolali, Kotamadya Magelang, Sleman, Kotamadya Yogyakarta, Kulonprogo, Bantul, bahkan Gunung Kidul. Tentu saja, mereka tidak datang sendiri karena para tetangga dari desa asal mereka juga turut serta.

Pola kedua, mereka terlantar di pinggir jalan hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar. Banyak diantara penyintas ini mengungsi dalam kondisi panik, asal menjauh dari Merapi, namun akhirnya mereka bingung karena tidak mempunyai tempat tujuan. Melihat kelompok-kelompok warga yang terlantar di pinggir-pinggir jalan ini, beberapa warga berinisiatif membuka pintu rumah mereka, guru sekolah menampung mereka di sekolah, relawan mendirikan posko baru serta mengarahkan mereka menuju posko tersebut.

People to People Movement

Dibukanya pintu rumah warga bagi para pengungsi adalah sebuah fenomena yang belum tentu ditemukan di tempat lain di belahan dunia ini. Jumlah pengungsi bukan hanya satu atau dua orang, melainkan puluhan yang tinggal di setiap rumah, dan total di kedua provinsi ada puluhan ribu orang. Dalam kondisi ini, tidak ada pembedaan sosial secara struktural berupa dikotomi “warga—pengungsi”. Antara warga yang ditempati dan pengungsi yang datang adalah sama. Dalam bahasa mereka, “tunggale dhewe”, atau sudah menjadi bagian dari keluarga sendiri.

Situasi ini merupakan sebuah “modal sosial” (social capital) penting yang memang dimiliki masyarakat kita dan kini termanifestasikan secara nyata melalui penanganan pascabencana. Dalam kacamata gerakan sosial, apa yang dilakukan masyarakat ini adalah sebuah bentuk lain dari apa yang disebut sebagai people to people movement. Yakni, sebuah gerakan sosial dalam semangat “rakyat menolong rakyat”.

Namun, dalam kacamata lain, khususnya perspektif manajemen bencana, situasi ini juga mengundang kritik serius mengenai di mana sebenarnya peran dan tanggung jawab negara. Pasalnya, setelah hampir sepekan berada di lokasi pengungsian yang tersebar di pemukiman warga, mereka belum terpantau, terdata, bahkan ada sebagian lokasi yang belum terpasok bantuan dasar. Padahal, hal ini merupakan hak para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan demi kehidupan yang bermartabat seperti diamanatkan oleh Piagam Kemanusiaan dan prinsip-prinsip Standar Minimum dalam Respons Bencana.

Bila hal ini tidak segera kita antisipasi bersama, modal sosial berupa “rakyat menolong rakyat” akan menjadi kontraproduktif karena akan berubah menjadi situasi “rakyat dibenturkan dengan rakyat”. Contoh sederhana, jika warga atau pemilik rumah yang harus menanggung kebutuhan para pengungsi yang tinggal di rumahnya, sampai kapan keluarga penampung ini sanggup secara ekonomi? Kalaupun warga secara kolektif yang melayani kebutuhan para pengungsi, sampai kapan kolektivitas ini akan bertahan? Bagaimana dengan privasi keluarga penampung pengungsi, ataupun privasi para pengungsi itu sendiri?

Seluruh komponen masyarakat sipil seperti ‘dibiarkan’ oleh negara untuk mengatasi situasi pascabencana, berikut segala dampaknya, baik dampak lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi. Pembiaran negara berarti juga membenturkan rakyat dengan rakyat untuk menyelesaikan sendiri permasalahan pengungsi yang kini eksesnya kian meluas. Kita segera tunggu peran negara secara cepat, tepat untuk ikut bersama rakyat yang tengah bersemangat menolong sesamanya.

Situational Analysis ini disusun oleh Tim News Jalin Merapi.

Informasi lebih lanjut: Budhi Hermanto (budhi_ynd@yahoo.com, 081 569 856 82), Muzayin Nazaruddin (begawan.nazaruddin@gmail.com, 081 578 010 103), Zaki Habibi (aku.zaki@gmail.com, 081 568 543 34), Posko Jalin Merapi: (0274) 7498131.

Categories: Bencana Merapi Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: